Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

KPU: Petani Bawang yang Curhat ke Sandiaga Mantan Komisioner

Reporter

Editor

Amirullah

image-gnews
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (kanan) menyempatkan diri berlari pagi sejauh 9 kilometer saat Car Free Day (CFD) di Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. Setelah berlari, Sandi meneruskan perjalanan untuk bertemu warga Desa Welahar, di Brebes, Jawa Tengah. Instagram/@Sandiuno
Calon wakil presiden nomor urut 02, Sandiaga Uno (kanan) menyempatkan diri berlari pagi sejauh 9 kilometer saat Car Free Day (CFD) di Jakarta, Ahad, 10 Februari 2019. Setelah berlari, Sandi meneruskan perjalanan untuk bertemu warga Desa Welahar, di Brebes, Jawa Tengah. Instagram/@Sandiuno
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menanggapi isu sosok petani bawang yang diduga anggota KPU Brebes ketika berdialog dengan calon wakil presiden Sandiaga Uno. Komisioner KPU, Ilham Sahputra mengatakan sosok bernama M Subkhan itu merupakan mantan Anggota KPU Brebes.

Baca: Sandiaga Dirisak dengan #SandiwaraUno, Mien Uno Meradang

"Setelah kami lakukan konfirmasi ke KPU Jawa Tengah, beliau ternyata mantan anggota KPU periode lalu. Jadi bukan periode ini," ujar Ilham di kantor KPU, Jakarta, Selasa, 12 Februari 2019.

Sebelumnya, video petani bawang yang berdialog dengan Sandiaga viral di media sosial. Video yang juga diunggah oleh akun resmi Sandiaga, @sandiuno itu mendapat banyak komentar dari warganet.

Salah satu komentar warganet mempertanyakan bahwa sosok petani bawang itu mirip dengan anggota KPU Brebes, yakni M Subkhan. Dalam komentarnya, warganet dengan akun @SamSoegi itu menggunggah foto profil M Subkhan sebagai anggota KPU Brebes.

Ilham mengatakan anggota KPU aktif memang tidak boleh ikut berkampanye untuk peserta pemilu. Sebab, kata dia, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu mengatur seorang Anggota KPU harus netral. "Kalau anggota KPU jadi petani sih boleh. Tapi jangan berkampanye, jangan berpolitik, dan tidak boleh partisan juga," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Video Sandiaga dan petani bawang yang viral berisikan salah satu safari politik Sandiaga ke daerah Brebes. Saat itu, Sandiaga mengunjungi Desa Krasak, Brebes, Jawa Tengah, untuk menyapa warga dan para petani bawang.

Dalam video itu, petani bernama M. Subkhan itu mengatakan harga bawang sering anjlok. Dia bertutur sampai berhutang ke Bank Puspa Kencana karena dampak anjloknya harga ini.

Baca: Sandiaga Janji Prabowo Beri Sesuatu yang Berbeda di Debat Capres

Adapun, dalam video, Sandiaga mengatakan sangat prihatin terhadap kondisi petani bawang ini. Mantan wakil gubernur DKI itu meminta pemerintah hadir untuk menyelesaikan hal ini. Dia juga menjanjikan akan membuat lapangan kerja seluas-luasnya lima tahun ke depan jika terpilih dalam Pilpres 2019.

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

8 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Holik (dua dari kiri) meninjau kesiapan pelaksanaan Pemilu 2024 di Kantor KPU Kota Solo, Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Soal Gugatan PDIP ke PTUN, KPU Bilang Harusnya Ada Putusan Bawaslu Dulu

PDIP menggugat KPU ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PTUN Cakung, Jakarta Timur.


KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

9 jam lalu

Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Idham Kholik saat jeda istirahat rekapitulasi suara nasional dan luar negeri di Kantor KPU RI, Jakarta Pusat, 1 Maret 2024 [Tempo/Eka Yudha Saputra]
KPU Siapkan Jawaban Hadapi Sidang Perdana Gugatan PDIP di PTUN

PDIP tercantum sebagai pihak penggugat diwakili oleh Megawati Soekarnoputri selaku Ketua Umum DPP PDIP.


2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

1 hari lalu

Pelaksana Tugas (Plt) Ketum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang ditunjuk pada September 2022, Mardiono menempati posisi keempat sebagai ketua partai terkaya. Berdasarkan laporan LHKPN 31 Desember 2022, Mardiono memiliki total harta kekayaan sebanyak Rp1,2 triliun. TEMPO/M Taufan Rengganis
2 Alasan PPP Belum Putuskan Sikap soal Oposisi atau Koalisi

Pelaksana Tugas Ketua Umum PPP, Mardiono mengungkap alasan partainya belum memutuskan sikap terhadapan pemerintahan Prabowo-Gibran.


Mengenal Kain Tenun Bima, Ada Tembe Mee yang Dipercaya Bisa untuk Pengobatan Penyakit Kulit

1 hari lalu

Kain tenun tembe mee Donggo  yang berusia puluhan tahun dan diwariskan turun-temurun (TEMPO/Akhyar M. Nur)
Mengenal Kain Tenun Bima, Ada Tembe Mee yang Dipercaya Bisa untuk Pengobatan Penyakit Kulit

Kain tenun Bima yang sudah ada sejak sebelum Islam masuk ke Bima ini memiliki ciri khas, misalnya warna hitam pada tenun Donggo.


5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

1 hari lalu

5 Hal tentang Ganjar Pranowo Setelah Berakhirnya Pilpres 2024 dan Putusan MK

Ganjar Pranowo menegaskan sikap politiknya untuk tidak bergabung pemerintahan presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029, Prabowo-Gibran


MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

1 hari lalu

Sidang putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden 2024 dihadiri 8 hakim, gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, Senin, 22 April 2024.  TEMPO/ Febri Angga Palguna
MK Gelar Sidang Sengketa Pileg Mulai Pekan Depan, KPU Siapkan Ini

Terdapat 16 partai politik yang mendaftarkan diri dalam sengketa Pileg 2024.


PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

1 hari lalu

Ketua Bappilu PPP dan Ketua Dewan Pakar TPN Ganjar-Mahfud, Sandiaga Uno memberi penjelasan tentang rencananya di masa tenang Pemilu 2024 saat ditemui di Pasar Gede Solo, Jawa Tengah, Sabtu, 10 Februari 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
PPP Ajak Semua Pihak Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Ada Peran Sandiaga Uno?

Sandiaga Uno mengucapkan selamat kepada Prabowo-Gibran.


Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

1 hari lalu

Presiden Partai Buruh Said Iqbal berorasi di hari pertama kampanye dalam aksi unjuk rasa buruh di depan Gedung Sate, Bandung, Jawa Barat, 28 November 2023. Seluruh serikat pekerja terus mengawal tuntutan kenaikan upah buruh sebesar 15 persen yang akan ditandatangani oleh Pj Gubernur Jawa Barat hari ini. Buruh juga melakukan aksi unjuk rasa dan mogok kerja selama 3 hari sampai 30 November 2023. TEMPO/Prima mulia
Partai Buruh Sambut Penetapan KPU, Ucapkan Selamat untuk Prabowo-Gibran

Said Iqbal berharap Prabowo-Gibran dapat menjalankan tugas-tugas konstitusional dengan baik dalam lima tahun ke depan.


Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

2 hari lalu

Tumbu Saraswati. FOTO/instaram/tumbusaraswati
Mengenang Aktivis Pro-Demokrasi Tumbu Saraswati Pendiri TPDI, Ini Kiprah Tim Pembela Demokrasi Indonesia

Jasa Tumbu Saraswati dirikan Tim Pembela Demokrasi Indonesia. Simak peran TPDI selama Pemilu 2024.


DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

2 hari lalu

Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Suhartoyo (tengah) didampingi Hakim Konstitusi Saldi Isra (kiri) dan Arief Hidayat (kanan) memimpin jalannya sidang putusan perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Senin, 22 April 2024. Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan menolak seluruh permohonan yang diajukan capres-cawapres nomor urut 01, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar, serta capres-cawapres nomor urut 03, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, yang diajukan dalam sidang putusan sengketa hasil Pemilihan Presiden 2024. ANTARA/M Risyal Hidayat
DPR Sebut Lembaga Kepresidenan Masuk Kajian Revisi UU Pemilu, Apa Alasannya?

Komisi II DPR telah mengusulkan revisi UU Pemilu dan UU Pilkada sejak awal masa bakti 2019.